RumahCom – Pemerintah terus mengupayakan berbagai cara untuk menyelesaikan berbagai kendala maupun permasalahan investasi dan pembangunan salah satunya melalui UU Cipta Kerja. Dengan aturan turunan melalui PP diharapkan berbagai kendala yang selama ini terjadi bisa diselesaikan sehingga perekonomian akan melesat.
Dengan telah disahkannya UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, pemerintah kerap menyebut salah satu tujuan utama belied ini yaitu untuk percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur nasional. Untuk itu diperlukan harmonisasi dari seluruh pemangku kepentingan maupun sinkronisasi aturan yang selama ini menghambat investasi dan proses pembangunan.
Salah satu kementerian teknis untuk percepatan proses pembangunan yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Menurut Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, ada banyak faktor yang menjadi penghambat percepatan perekonomian dan beberapa diantaranya yaitu ragulasi yang terlalu banyak, efektivitas investasi rendah, jumlah pengangguran tinggi, jumlah UMKM tinggi namun produktivitas rendah, dan sebagainya.
“Karena itu diperlukan UU Cipta Kerja ini untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut dengan cara simplifikasi lisensi bisnis. Tata ruang misalnya, itu sangat banyak mengalami defisiensi karena terhambat regulasi dan dengan adanya UU ini banyak pengaturan dan revisi baru mengenai tata ruang sehingga perencanaan tata ruang menjadi lebih efisien dan dinamis,” ujarnya.
Manakah jenis properti yang cocok untuk kamu, Rumah atau Apartemen? Temukan jawabannya di video berikut ini, yuk!
Beberapa contoh disebut Sofyan, izin perusahaan yang berhubungan dengan perencanaan tata ruang serta aksesnya menjadi lebih transparan karena berbasis digital. Simplifikasi lisensi bisnis dalam hal spatial planning dan land procurement juga akan lebih meningkatkan aktivitas bisnis dan ekosistem investasi.
Himawan Arief Sugoto, Plt Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN menambahkan, sebelumnya kasus-kasus agraria, tata ruang, dan pertanahan kerap tak tuntas, konflik pertanahan yang berlarut-larut, belum adanya nilai jual obyek pajak (NJOP), dan lainnya.
“Belum lagi masalah pengadaan tanah untuk program pembangunan yang dari dulu selalu menjadi masalah. Dengan PP turunan dari UU Cipta Kerja, semua masalah yang terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan dan percepatan pembangunan proyek strategis nasional bisa dilakukan dengan lebih baik,” tuturnya.
Sumber: rumah.com