Mendengar undang-undang, bagi sebagian orang adalah kosakata yang terlalu rumit. Di sisi lain, mengenal lebih dekat tentang undang-undang, membuat kita mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki. Bagi pemilik properti, menelusuri UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebaiknya dilakukan. Mengapa?

 

UU Pokok Agraria dalam hal properti sangat bermanfaat karena UU ini mengatur tentang jenis hak terkait tanah. Hak ini tercantum dalam pasal 16 ayat 1 tentang berbagai jenis hak seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak lainnya.

 

Berdasarkan Pasal 16 tersebut, jenis-jenis hak atas tanah dapat dikategorikan menjadi tiga, antara lain:

 

 

  • Hak atas tanah yang bersifat tetap.
    Yaitu, Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa untuk Bangunan, Hak Membuka Tanah, dan Hak Memungut Hasil Hutan. 

  • Hak atas tanah bersifat sementara.
    Yaitu, Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa untuk Bangunan, Hak Membuka Tanah, dan Hak Memungut Hasil Hutan.

  • Hak atas tanah yang statusnya mengikuti undang-undang.
    Y
    aitu, Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa untuk Bangunan, Hak Membuka Tanah, dan Hak Memungut Hasil Hutan.

 

Dengan adanya jenis-jenis hak tersebut, pemilik properti mendapatkan jaminan hukum dan kebebasan mengelola propertinya. Misalnya, pemilik properti berhak untuk mendirikan bangunan yang bukan miliknya sendiri, karena hak ini tecantum dalam Hak Guna Bangunan (HGB).

 

Isu lainnya yang tercantum dalam UU Agraria juga mengenai penyerobotan tanah. Pasal 385 ayat 1 Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengancam pelaku penyerobotan tanah dengan ancaman pidana paling lama empat tahun. Hukum ini berlaku bagi siapa saja yang melawan hukum menjual tanah, mengelola, menukarkan, menghibahkan, suatu hak tanah yang bukan miliknya.

 

Pemilik properti yang memiliki tanah, wajib mendaftarkan propertinya dengan kegiatan yang meliputi pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak, serta pemberian sertifikat tanah sebagai alat bukti yang kuat dan sah.

 

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ini pada akhirnya akan memberikan pedoman bagi pemilik properti bila terkendala terkait properti, hak kepemilikan rumah, lahan, atau bangunan. Yuk, mulai cari tahu lebih dalam!