Pemulihan Ekonomi: V, U, atau W?
Muhammad Chatib Basri
Pengajar Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia
Derek Thomson, jurnalis The Atlantic, pernah menulis: pende-katan paling rasional dalam studi yang ber-kaitan dengan perilakumanusia adalah mengasumsikannya sebagai tak rasional. Ia tulis itu dalam artikelnya tentang Richard Thaler, penerima Nobel Ekonomi 2017 dari University of Chicago yang merupakan salah satu pi-onir dari behavioral economics. Kita bisaberdebat soal ini.
Thomson terkesan mencemooh, tetapi mungkin ia benar. Thaler secara karikatural memang memberikan contoh yang menarik tentang Mr Spock dan Homer Simpson. Ekonom, kata Thaler, kerap mengasumsikan bahwa pelaku ekonomi mirip Mr Spock, tokoh dalam film Star Trek ,yang dingin, rasional, berhitung dengan cermat dalam kalkulasinya. Sayangnya, manusia—pada umumnya—lebih dekat pada Homer, tokoh fiksi dalam kartunThe Simpsons. Homer cerminan figur yang acakadut. Ia tambun karena raku sakan junk food, pemalas, emosional, ke-rap tak berhitung dalam keputusannya. Ungkapan itu terasa kebenarannya dimasa pandemi ini ketika melihat bahwa orang tak selamanya terlihat rasional dalam mematuhi berbagai aturan—walaupun nyawa taruhannya. Tentu ini akan berpengaruh pada keputusan pelaku ekonomi. ”Behavioral economics”.
Awal Juni lalu, ketika re-opening (pembukaan kembali) akan dilakukan, saya pernah menulis di harian ini (Kompas, 8/6/2020): re-opening tak menjamin pulihnya ekonomi segera. Dan data memang menunjukkan: indeksritel, kepercayaan konsumen awalnya meningkat tajam dalam periode Mei-Juli, tetapi kembali datar Juli-Agustus. Survei Bank Indonesia bahkan menunjukkan kepercayaan konsumen kedepan menurun pada Agustus 2020.
Takhanya itu, keyakinan konsumen dalam menabung untuk enam bulan ke depan menurun tajam. Konsisten dengan itu, big data Google Community menunjukkan: sampai dengan akhir Agustus tambahan mobilitas orang pergi ke toko ritel, restoran, shopping mall, kantor—yang merupakan cerminan dari aktivitas ekonomi melambat dibandingkan periode Mei-Juli. Saya sadar, kita harus hati-hati dengan data Google ini: mobilitas orang ke toko ritel atau grosir tak otomatis berarti belanja. Namun, sejauh ini, data itu cukup konsisten dengan data ekonomi lainnya.
Yang menggembirakan, Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur bulan Agustus mulai membaik—ekspansi produksi manufaktur mulai terjadi. Tanda yang baik, tetapi sinyal pemulihan memang masih gamang. Permintaan yang lemah mungkin merupakan penyebabnya, yaitu daya beli yang rendah dari kelas menengah bawah, dan masih enggannya kelas menengah atas berbelanja. Namun, daya beli bukan penjelas tunggal. Perilaku pelaku ekonomi juga berpengaruh. Mengapa kenaikan tajam setelah re-opening tak berlangsung lama?
Tulisan ini akan melihat penjelasan ekonomi dan perlunya pendekatan behavioral economics untuk memahami situasi saat ini. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di sini. Pertama, pergeseran perilaku. Pola belanja dan kerja mulai bergeser menjadi daring (online). Akibatnya, mobilitaspun menurun. Disrupsi memang sedang terjadi. Namun, kita juga harus realistis, tak bisa semua penurunan mobilitas itu dijelaskan oleh pola ini. Kedua, sebagian masyarakat mungkin mulai berhati-hati sehingga mereka membatasi aktivitas ekonominya. Ini tecermin dari keengganan kelas menengah membelanjakan uangnya. Mereka memilih menabung. Yang menarik, eksperimen awal saya bersama Syarifah Namira Fitrania dari CRecoResearch dengan menggunakan big dataGoogle dan Humanitarian Data Ex-change menunjukkan: peningkatan tambahan kasus kematian memang meningkatkan tambahan orang yang tinggal di rumah. Namun tak lama. Kurang dari lima hari, orang kembali keluar rumah. Mengapa? Soal ekonomikah atau faktor psikologi? Dari segi ekonomi, studi kami menunjukkan: semakin berat situasi ekonomi, semakin orang meninggalkan rumah. Korelasi ini mendukung argumen bahwa keputusan orang untuk tinggal di rumah bisa dijelaskan secara ekonomi. Orang hanya bisa tinggal di rumah jika memiliki tabungan atau mendapat bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT). Implikasinya, masyarakat kelas menengah bawah, terutama yang bekerja disektor informal, tak punya pilihan lain kecuali keluar rumah untuk bekerja. Ironisnya, studi kami menunjukkan,semakin tinggi tambahan orang keluar rumah, semakin tinggi tambahan kasuspositif terinfeksi virus. Ada dilema disini: bertahan di rumah berarti tak punya penghasilan, keluar rumah berisiko terinfeksi virus. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) memang bias memihak kelas menengah atas, jika pe-merintah tak bisa memberikan bantuan sosial, khususnya BLT.
Keempat, jika perilaku kelas menengah bawah terutama sektor informalbisa dijelaskan oleh faktor ekonomi, bagaimana dengan sebagian kelas menengah atas yang mobilitasnya tetap tinggi? Buat pekerja tetap, mungkin adaaturan yang memaksa mereka tetap be-kerja. Namun, bagaimana untuk merekayang sebenarnya bisa memilih? Di sini penjelasan behavioral economics bisa membantu. Aida Indradjaya, behavioral economist tamatan Nottingham University, mengingatkan saya tentang optimism bias dan habit. Di dalam optimism bias, orang cenderung terlaluyakin bahwa ia memiliki kemampuanyang lebih baik dibandingkan orang lain untuk menghindari virus. Jika ada orang yang terinfeksi positif,kita berpikir: mereka tak hati-hati, tapisaya, kan, sangat hati-hati. Contoh lain: jika orang bisa beraktivitas di luar rumahtanpa terinfeksi, saya—yang merasa dirilebih sehat dan lebih hati-hati—tentuakan lebih aman.
Dalam hal habit, awalnya orang bisatinggal di rumah, tetapi dalam jangkaagak panjang, mereka akan kembali ke-luar rumah—terutama karena manusiamemang makhluk sosial. Penjelasan lain adalah cara kita menilai risiko. Ini berkaitan dengan present bias, di mana orang lebih melihat manfaat yang tangible (nyata) dan segera ketimbangmanfaat jangka panjang. Mudahnya begini: manfaat keluar rumah untuk mendapat penghasilan dianggap lebih besar ketimbang manfaat jangka panjang untuk sehat karena terhindar dari virus. Faktor lain, adalah apa yang disebut oleh studi UNDP (2020) sebagai status quo bias atau sebuah upaya menghindari perubahan gaya hidup. Dalam kasus ini, orang sulit sekali mengubah gaya hidup dan menolakajakan keluar dari teman-temanya, terutama ini untuk kelompok usia muda. Atau hal-hal lain yang mencakup aspeksosiologis, kepercayaan, dan sebagainya.
Kelima, pemulihan ekonomi tidakakan terjadi jika pandemi tidak teratasi. Mengapa? Selama pandemi masih terja-di, pemerintah harus menerapkan pro-tokol kesehatan. Untuk menjaga jarakfisik, restoran, mal, kantor, dan pabriktak bisa beroperasi 100 persen. Akibatnya, skala ekonomis sulit ter-capai. Apabila skala ekonomi hanya mencapai 50 persen, banyak perusahaanyang mengalami kerugian karena tak mampu menutup biaya tetapnya. Jikaskala ekonomi tak tercapai, perusahaan tak bisa memenuh ititik impasnya (breakeven point). Dengan ini, perusahaan akan mengalami kerugian. Apabila ini berlangsung terus, ada risiko perusahaan menjadi zombie companies. Ia tidak tutup, tetapi praktishanya hidup untuk membayar utangnya. Tidak akan ada ekspansi investasi. Perhitungan saya menunjukkan: semakin rendah kapasitas terpasang, semakin rendah pula investasi. Untuk apa menambah investasi jika kapasitas terpasang berlebih? Itu sebabnya, pemulihan ekonomi hanya bisa terjadi jika masala hkesehatan bisa diatasi. Jalan panjang pemulihan.
Keenam, tampaknya kita memang ha-rus bersiap untuk sebuah jalan pemulihan yang panjang. Mengapa? Tengok matematika sederhana ini: katakanlah vaksin tersedia Januari 2021 dan siap didistribusikan. Pemerintah punya prioritas pemberian vaksin kepada tenaga kesehatan, orang dengan komorbid, dan sebagainya yang jumlahnya 25 juta orang (25 juta dari 270 juta pendudukrelatif kecil). Jika setahun ada 365 hari, setiap hari pemerintah harus melakukan vaksinasi lebih dari 68.000. Padahal kita tahu bahwa kemampuan tes PCR kita hanya 20.000-30.000 perhari. Jika toh kita mampu, dibutuhkan waktu yang panjang untuk melakukan-nya. Pemerintah harus memiliki sumberdaya yang besar untuk melakukan vaksinasi. Belum lagi jika vaksin itu harus dilakukan dua kali dan cakupan penduduknya lebih besar.
Dengan kondisi ini, bukan tak mungkin protokol kesehatan baru bisa dilepas sepenuhnya 2022. Pemulihan ekonomi mungkin akan berbentuk huruf U dan bukanV. Yang harus dijaga adalah jangan sampai pandemi merebak sehingga pola pemulihan ekonomi berbentuk W. Selama menunggu vaksin terdistribusi, perlu strategi penanggulangan pan-demi yang efektif. PSBB hanya efektifjika ada pemberian jaminan sosial seperti BLT. Jika kita tak mampu, penerapan protokol kesehatan yang keta twajib dijalankan jika orang keluar rumah.
Atau seperti ide penerima Nobel Ekonomi Paul Romer, melakukan testing untuk semua penduduk setiap satu atau dua minggu sekali untuk memi-ahkan mana yang bisa beraktivitas dan tidak sehingga aktivitas ekonomi takterganggu. Saya tak cukup pandai untuk men-jawab ini, ahli epidemiologi lebih puny aotoritas soal ini. Yang jelas, ini bukan pilihan yang mudah untuk negara se-besar Indonesia. Aspek kesehatan dan ekonomi harus berjalan beriringan. Wabah bukan peristiwa tunggal, ia adalah peristiwa yang berkelanjutan. Itu sebabnya, ia harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kesehatan, psikologi, sosiologi, kultur, kognisi, dan emosi yang memengaruhi keputusan individu.
Dengan kondisi ini, sulit untuk mengharapkan investasi swasta akan menin-kat tajam di tahun 2021 karena ekonomi masih sulit beroperasi 100 persen. Per-ekonomian global juga belum mend-kung. Karena itu, perekonomian akan sangat bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah. Artinya, program ke-sehatan, perlindungan sosial, termasuk BLT, penjaminan kredit, dan dukunganuntuk dunia usaha masih harus dilanjut-kan tahun 2021.
Yang jadi masalah justru kemampuan penyerapan belanja pemerintah masih terbatas. Sampai akhir Agustus, realisasi prog-ram Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru 27 persen; defisit APBN perJuli baru 2 persen dari produk domestik bruto (PDB) dari pagu 6,3 persen. Masalah koordinasi, keterbatasan data, desain program, dan kekhawatiran soal hukum merupakan kendala. Kita memang tak hidup dalam dunia yang sempurna. Karena itu pertanyaan pentingnya: kebijakan apa yang tetap bisa jalan di tengah kendala-kendala itu? Mungkin kita perlu pragmatis. Program PEN menunjukkan bahwa penyerapan yang paling efektif adalah bantuan sosial, terutama BLT. Fokuskan saja pada program ini. Memang ada kendala data. Di sini kita perlu kreatif dan inovatif. Basri, Hanna, dan Olken (2020), misal-nya, mengusulkan untuk menjajaki kemungkinan menggunakan program Kartu Prakerja, memanfaatkan teknologi digital ponsel, dan menggunakan pendekatan berbasis komunitas sebagai ”mekanisme identifikasi” untuk memberikan bantuan sosial bagi kelompok kelas menengah bawah yang rentan ter-dampak Covid-19. Tak sempurna tentu. Kita memang tak hidup dalam duniayang ideal saat ini. Kita sadar: kebijakanideal ala Star Wars tak akan efektif jikainstitusinya masih seperti Jurassic Park.
(Sumber: Harian Kompas)